TikTok Kaget dengan Kebijakan Trump, Akan Bawa ke Pengadilan

TEMPO.CO, Jakarta - TikTok mengatakan kaget dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan melarang semua transaksi dengan ByteDance, perusahaan induk aplikasi berbagi video tersebut.

TikTok juga mempertimbangkan membawa hal tersebut ke pengadilan AS untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

"Kami akan mengejar segala kemungkinan yang tersedia bagi kami untuk memastikan bahwa aturan hukum tidak dikesampingkan, dan bahwa perusahaan kami serta pengguna kami diperlakukan dengan adil -- jika bukan oleh Administrasi, maka oleh pengadilan AS," ujar TikTok, dikutip dari Reuters, Sabtu, 8 Agustus 2020.

Trump pekan ini mengatakan akan mendukung penjualan operasi TikTok AS ke Microsoft, namun tetap memperingatkan akan memblokir layanan tersebut pada 15 September.

Sementara itu, TikTok mempersiapkan kemungkinan terburuk bagi para pengiklan dengan menawarkan pengembalian dana untuk iklan yang tidak dapat dijalankan.

Bisnis periklanan TikTok masih baru. Pendapatan TikTok diantisipasi mencapai US$ 1 miliar pada 2020, hanya sebagian kecil dari keseluruhan ByteDance.

Namun, TikTok menjadi tempat populer bagi merek yang ingin menjangkau kreator muda, yang berbondong-bondong menggunakan aplikasi berbagai video berdurasi singkat tersebut.

TikTok mengatakan akan tetap menghormati iklan yang telah direncanakan, mengembalikan uang yang tidak dapat dipenuhi dan juga akan bekerja sama dengan influencer untuk bermigrasi ke platform lain jika terjadi larangan, menurut sebuah agensi iklan, merujuk pada memo yang diterima dari TikTok.

Trump menandatangani perintah eksekutif, Kamis, yang akan melarang transaksi AS dengan TikTok dan aplikasi perpesanan milik Cina, WeChat, mulai 15 September.

"Kami berkomitmen untuk menjadi mitra terpercaya bagi brand, agensi, dan pemasar karena kami membangun TikTok untuk jangka panjang. TikTok akan ada di sini selama bertahun-tahun yang akan datang," ujar wakil presiden solusi bisnis global TikTok, Blake Chandlee.

Beberapa pengiklan dilaporkan sedang menyusun rencana darurat dan mempertimbangkan aplikasi lain untuk memindahkan anggaran pemasaran mereka.

ANTARA